Prosedur pemakzulan presiden atau wakil presiden adalah langkah yang diatur dengan jelas dalam konstitusi Indonesia. Namun, proses ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan atau hanya berdasarkan tekanan politik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah menetapkan mekanisme yang ketat dan berlapis untuk pemakzulan, dimulai dari usulan di DPR, pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi, hingga keputusan akhir di MPR. Proses ini bertujuan untuk menjaga stabilitas negara dan memastikan bahwa pemberhentian presiden atau wakil presiden hanya terjadi jika ada pelanggaran serius terhadap hukum atau ketentuan konstitusi.
Mekanisme pemakzulan presiden atau wakil presiden menurut UUD 1945 dimulai dengan usulan pemberhentian oleh DPR kepada MPR. DPR selanjutnya meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa apakah terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden atau wakil presiden. MK memiliki kewajiban untuk mengeluarkan putusan terkait pendapat dari DPR. Apabila MK menyatakan bahwa terdapat pelanggaran hukum, DPR akan melanjutkan usulan pemberhentian kepada MPR.
MPR kemudian menyelenggarakan sidang untuk mengambil keputusan dalam waktu paling lambat 30 hari. Keputusan pemakzulan hanya dapat diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh setidaknya tiga perempat dari total anggota, dan disetujui oleh dua pertiga dari anggota yang hadir. Sebelum keputusan diambil, presiden atau wakil presiden yang bersangkutan diberi kesempatan untuk menyampaikan pembelaan di hadapan sidang MPR.
Dari proses ini, dapat disimpulkan bahwa pemakzulan presiden dan wakil presiden harus melalui tahapan hukum dan konstitusional yang ketat, melibatkan DPR, MK, dan MPR. Ini menegaskan bahwa pemakzulan tidak bisa dilakukan sembarangan, melainkan harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam konstitusi Indonesia.
