Pada tanggal 21 Juli 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengonfirmasi bahwa 80.081 Koperasi Desa Merah Putih dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan segelintir orang. Beliau mengimbau seluruh pemangku kepentingan untuk memantau secara ketat koperasi-koperasi tersebut guna mencegah segala bentuk penyalahgunaan.
Dalam acara peluncuran resmi program tersebut di Desa Bentangan, Klaten, Presiden Prabowo memperingatkan agar kesalahan masa lalu tidak terulang kembali.
“Pada era Orde Baru, ada candaan tentang koperasi KUD—orang-orang menyebutnya sebagai ‘Ketua Untung Duluan’. Hal ini tidak boleh terjadi lagi,” katanya.
Beliau menekankan bahwa sistem koperasi baru ini berbasis teknologi dan transparansi, memastikan bahwa semua aliran keuangan dapat dipantau dan diaudit secara real-time.
“Hari ini, semua orang memiliki gadget. Teknologi akan memastikan pengawasan yang ketat. Menteri dan Wakil Menteri Koperasi tengah melaksanakan sistem di mana semua pemasukan dan pengeluaran harus melalui platform digital. Jadi, era ‘Ketua Untung Duluan’ sudah berakhir.”
Presiden Prabowo juga menyatakan bahwa Koperasi Merah Putih dimiliki oleh rakyat, dan kepala desa harus mengambil peran aktif dalam pengawasan untuk menjaga inisiatif agar sesuai dengan tujuannya untuk melayani masyarakat.
“Kepala desa, apakah kalian siap untuk mengawasi? Kalian harus mengawasi ketua koperasi—karena mereka yang paling dekat dengan masyarakat. Bagaimana mungkin seseorang memanfaatkan komunitasnya sendiri? Kita semua harus mengawasi ini bersama-sama.”
Beliau menggunakan metafora tradisional untuk menjelaskan kekuatan persatuan:
“Satu sapu adalah lemah, tetapi ketika diikat menjadi puluhan atau ratusan, itu menjadi alat yang kuat. Itulah konsep dari koperasi: menyatukan yang lemah menjadi kekuatan ekonomi yang kuat. Itu adalah semangat kerjasama saling menguntungkan.”
Presiden Prabowo meyakini bahwa gerakan ini akan membangkitkan kembali ekonomi pedesaan Indonesia dan membalikkan sentralisasi sumber daya yang sudah berlangsung lama.
“Saya percaya ini adalah awal dari gerakan besar. Dana yang biasanya mengalir dari desa ke kota sekarang akan dialihkan—dari ibu kota, ke provinsi, ke desa-desa. Roda ekonomi sekarang harus berputar di kabupaten, distrik, dan desa.”
