Pembatalan hasil putaran pertama pemilihan presiden Rumania oleh Mahkamah Konstitusi (CCR) pada Desember 2024 menjadi peristiwa yang seharusnya menggugah perhatian dunia, terutama bagi negara-negara demokrasi yang sistem digitalnya masih rapuh, seperti Indonesia.
Peristiwa di Rumania menunjukkan bagaimana serangan siber yang dilakukan oleh aktor asing dengan dukungan negara telah bertransformasi menjadi alat strategis untuk menodai proses demokrasi, jauh melampaui sekadar tindakan kriminal biasa.
Menurut analisis badan intelijen Rumania, tindakan pembatalan pemilu tersebut dilatarbelakangi oleh serangkaian serangan terkoordinasi yang menggabungkan peretasan siber secara langsung dan serbuan disinformasi di berbagai kanal digital atau yang kerap disebut serangan hibrida.
Dimensi Serangan Hibrida di Pemilu Rumania
1. Peretasan Infrastruktur Vital Secara Sistematis
Sebelum dan selama pelaksanaan pemungutan suara, negara Rumania tercatat menjadi target dari lebih dari 85 ribu serangan siber, sebagaimana yang diungkapkan badan intelijen SRI.
Fokus utama upaya peretasan ini berada pada sistem teknologi yang menopang pelaksanaan pemilu dan portal resmi penyelenggara. Inisiatif semacam ini jelas bukan sekadar untuk mencuri informasi, melainkan juga untuk mengacaukan, menyabotase, dan bahkan memanipulasi proses penghitungan suara.
Rangkaian serangan yang begitu masif, terkoordinasi, dan memakan sumber daya besar telah menunjukkan dengan jelas adanya keterlibatan aktor negara tertentu yang sengaja mengganggu kedaulatan pemilu.
2. Gelombang Disinformasi Untuk Mengarahkan Pilihan Rakyat
Investigasi intelijen juga membuktikan maraknya operasi pengaruh luar, terutama dugaan intervensi Rusia, melalui penyebaran narasi menyesatkan di media sosial seperti TikTok dan Telegram. Materi-materi ini secara agresif mendukung kandidat ultra-nasionalis pro-Moskow, Calin Georgescu, yang secara mengejutkan muncul sebagai peraih suara terbanyak.
Tak hanya disinformasi, terungkap pula praktik transfer dana ilegal dari luar negeri untuk mendanai promosi konten berisi hoaks menggunakan jasa influencer digital.
Mahkamah Konstitusi menilai dua bentuk serangan digital tersebut telah merusak prinsip kepastian hukum dan keabsahan proses demokrasi, sehingga tidak ada pilihan selain membatalkan hasil pemilu secara menyeluruh guna memulihkan kepercayaan publik.
Refleksi Urgensi untuk Indonesia: Tangguh di Era Ancaman Siber
Apa yang terjadi di Rumania sepatutnya menjadi peringatan keras bagi Indonesia, negara demokrasi yang kian mengandalkan teknologi dalam proses politiknya namun masih dihadapkan pada kerentanan sistemik.
Kini, serangan siber terhadap Indonesia tidak bisa lagi direduksi sebagai kejahatan online semata, melainkan sudah menjadi ancaman pada kedaulatan nasional yang bersifat strategis.
Dampak potensialnya adalah:
1. Merusak legitimasi pemilu dengan menciptakan ketidakpercayaan publik melalui serangan pada sistem IT Komisi Pemilihan Umum atau fasilitas vital lain. Krisis kepercayaan demikian dapat memicu instabilitas politik yang berlarut.
2. Menyisipkan kampanye disinformasi yang masif untuk memperkeruh suasana politik, membelah masyarakat, dan memperlemah ikatan sosial melalui konten palsu yang didorong oleh bot maupun buzzer asing.
3. Mengancam kedaulatan negara dengan cara memungkinkan pihak luar campur tangan, baik secara teknis lewat serangan siber ataupun secara naratif lewat manipulasi opini, sehingga Indonesia kehilangan kendali dalam menentukan masa depannya sendiri.
Maka dari itu, seluruh pemangku kepentingan, mulai dari POLRI, BSSN, Kominfo, hingga TNI, harus memandang keamanan siber secara strategis sebagai benteng dari pertahanan nasional yang utuh, bukan sebatas hukum pidana saja.
Langkah yang bisa diambil mencakup: memperkuat mekanisme pengawasan digital, meningkatkan kemampuan identifikasi pelaku serangan siber asing, serta program literasi digital yang menyasar seluruh lapisan masyarakat agar tidak mudah terhasut hoaks ataupun propaganda digital.
Kesiapan Indonesia menghadapi tantangan siber yang multi dimensi menjadi kunci utama untuk memastikan proses demokrasi berjalan jujur, adil, serta tetap berada di bawah kendali rakyat Indonesia sendiri.
Sumber: Ancaman Nyata Invasi Siber: Serangan Hibrida, Disinformasi Digital, Dan Ancaman Terhadap Demokrasi Indonesia
Sumber: Ancaman Nyata Invasi Siber: Ketika Demokrasi Di Indonesia Terancam
