Perjalanan internasional Presiden Prabowo Subianto belakangan ini tiada henti menjadi sorotan. Kunjungan ke luar negeri, baik dalam rangka forum internasional maupun pertemuan dengan tokoh dunia, semakin kerap menghiasi pemberitaan.
Respons masyarakat, terutama di media sosial, justru cenderung kritis. Pertanyaan seperti “Mengapa presiden sering ke luar negeri?” atau “Apa manfaat langsungnya?” kerap diulang dan dijadikan bahan diskusi, menandakan adanya jarak pemahaman antara agenda pemerintah dan persepsi publik.
Sikap skeptis masyarakat memang tidak lepas dari kenyataan bahwa hasil diplomasi terkadang tak segera tampak dalam kehidupan sehari-hari, berbeda dengan pembangunan fisik atau bantuan pemerintah yang hasilnya nyata dan langsung dirasakan.
Namun sesungguhnya, justru agenda diplomasi kian esensial di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian saat ini. Interaksi aktif di tingkat internasional menjadi salah satu kunci utama Indonesia untuk menjaga stabilitas keamanan, posisi tawar ekonomi, dan kestabilan politik nasional.
Sejak awal masa jabatannya, Presiden Prabowo sudah melakukan serangkaian lawatan ke sejumlah negara. Intensitas diplomasi ini seolah menandakan sikap Indonesia yang tidak sekadar menjadi penonton, tetapi berupaya aktif tampil di gelanggang internasional.
Fenomena inilah yang kemudian dibedah secara kritis dalam acara IR Youth Talks di Universitas Indonesia, yang mempertemukan pakar, wartawan, serta mahasiswa untuk mendalami makna di balik gerak diplomasi Indonesia.
Moderator acara, Anggy Pasaribu, menggarisbawahi kesenjangan yang sering terjadi antara intensitas diplomasi pemerintah dengan pemahaman masyarakat luas. Banyak warga melihat aktivitas luar negeri pemerintah hanya sebatas seremonial, belum memahami urgensi strategis yang terkandung di dalamnya.
Ia menjelaskan, “Situasi global sungguh tak menentu — persaingan antara kekuatan besar seperti Amerika dan Tiongkok memanas, perang Rusia-Ukraina masih berlanjut, bahkan sengketa di Timur Tengah turut mengguncang ekonomi global dan berdampak ke Indonesia.” Menurutnya, gejolak internasional ini nyatanya langsung berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seperti harga energi, peluang usaha, sampai stabilitas ekonomi nasional.
Senada dengan itu, Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas mengingatkan bahwa peta geopolitik dunia semakin terfragmentasi. Negara berkembang seperti Indonesia harus cermat dan responsif menjaga jejaring kerja sama dengan berbagai mitra. Komitmen pada politik luar negeri “bebas aktif” menjadi pondasi, namun praktiknya kini lebih lentur melalui strategi hedging — menyeimbangkan hubungan dengan berbagai kekuatan tanpa berpihak mutlak.
Ketua Departemen Hubungan Internasional UI, Broto Wardoyo, menambahkan bahwa saat ini Indonesia menerapkan “resilience-based hedging”, yaitu mengkombinasikan fleksibilitas eksternal dan penguatan daya tahan domestik agar berbagai guncangan internasional tidak terlalu memukul bangsa.
Partisipasi di forum-forum seperti G20, ASEAN, hingga BRICS, bukanlah sekadar hadir dan berfoto. Terdapat tujuan strategis: menjaga ruang gerak dan fleksibilitas Indonesia dalam lanskap persaingan global yang makin sengit. Tantangannya, sebagaimana diakui Broto, seringkali narasi publik hanya menyoroti permukaan — potret pertemuan atau jadwal kunjungan — tanpa pembahasan mendalam tentang substansi kepentingan bangsa.
Menurut Anggy, masalah utamanya terletak pada pola komunikasi elit yang terlalu teknis serta jauh dari cara pandang publik yang lebih sederhana. Padahal, pada era digital, narasi cepat sekali membentuk persepsi. Jika pemerintah gagal menjelaskan makna dan manfaat diplomasi secara gamblang, opini publik mudah dibentuk oleh rumor yang lebih simpel dan emosional. Maka, fungsi komunikasi publik harus menjadi bagian dari strategi diplomasi negara.
“Perlu ada upaya berkelanjutan menjelaskan kepada masyarakat tentang dampak langsung diplomasi — misalnya dampaknya bagi keamanan, perekonomian, investasi, hingga kehidupan sehari-hari,” tambahnya. Pemerintah pun dituntut menyediakan juru bicara yang bisa berbicara lugas kepada masyarakat, tidak semata-mata teknokratis.
Di media sosial, kehadiran negara juga harus lebih substantif, bukan sekadar ramai atau mengandalkan buzzer. Terlalu defensif justru berpotensi memperlebar polarisasi tanpa menguatkan pemahaman masyarakat tentang kebijakan yang diambil.
Pada akhirnya, pekerjaan rumah terbesar diplomasi Indonesia ke depan bukan hanya memperkuat daya saing di mata dunia. Tantangan besarnya ialah menghadirkan penjelasan yang sederhana, transparan, dan relevan ke tengah masyarakat. Diplomasi bukan semata urusan elite, melainkan harus dapat dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
