Masa jabatan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden Republik Indonesia berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Menjelang masa akhir jabatannya, Jokowi ternyata masih menyimpan kekhawatiran terhadap Tanah Air.
Salah satu kekhawatiran utama Jokowi adalah peredaran uang menjelang akhir 2023. Data Bank Indonesia menunjukkan, uang beredar dalam arti luas (M2) pada Oktober 2023 hanya tumbuh 3,4% secara tahunan (year on year/yoy).
Pertumbuhan tersebut adalah yang terendah sepanjang sejarah Indonesia. Anjloknya uang beredar juga diperparah dengan pertumbuhan kredit yang jalan di tempat serta dana pihak ketiga (DPK). Penghimpunan DPK secara total hanya tumbuh 3,9% yoy menjadi Rp7.982,3 triliun dengan didominasi oleh simpanan berjangka sebesar Rp2.982,9 triliun atau tumbuh 6,9% yoy pada Oktober 2023.
Penurunan signifikan terjadi pada DPK dalam Giro yang hanya tumbuh tipis 1,8% yoy pada Oktober. Sedangkan pada September tercatat tumbuh double digit, tepatnya 11% yoy.
Jika dilihat lebih rinci, DPK dalam Giro Korporasi melandai signifikan dari 13,8% yoy pada September menjadi hanya tumbuh 5,6% yoy pada Oktober menjadi Rp1.878,1 triliun. Sementara itu DPK dalam Giro perorangan dan lainnya (pemda, koperasi, yayasan, dan swasta lainnya) bahkan terkontraksi 15,3% yoy dan 4,8% yoy. Sebagai catatan, data yang dihimpun oleh CNBC Indonesia Research menunjukkan posisi pertumbuhan DPK Oktober 2023 tercatat paling rendah jika dibandingkan sejak Desember 2016.
Menurut Jokowi, hal ini disebabkan oleh pembelian instrumen yang diterbitkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI).
“Jangan-jangan terlalu banyak yang di pakai untuk membeli SBN (Surat Berharga Negara) atau terlalu banyak yang dipakai untuk membeli SBI (Sertifikat Bank Indonesia) atau SVBI (Surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan BI). Sehingga yang masuk ke sektor riil berkurang,” papar Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di Kantor Pusat BI, Jakarta, dikutip Sabtu (23/12/2023).
Jokowi mengkhawatirkan makin keringnya likuiditas di perbankan karena bisa mengganggu sektor riil, terutama dalam penyaluran kredit.
“Pada saat yang sama, Jokowi mengatakan bahwa realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah yang tercatat masih rendah. Mantan wali kota Solo ini pun mengatakan bahwa realisasi belanja pemerintah pusat hanya mencapai 76%
“Dalam arahan terakhirnya di Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI), Jokowi juga menyinggung soal kondisi geopolitik terkini. “Perang Ukrania gak ada hujan gak ada angin tahu-tahu perang, Gaza gak ada hujan gak ada angin tahu-tahu perang,” tegas Jokowi. Kepala negara berharap negara-negara yang mau perang diharapkan memberi tahu dahulu.
Jokowi mengatakan dalam berbagai pertemuan internasional yang dia ikuti sering kali membahas perang yang terjadi saat ini dan dampaknya terhadap perekonomian.
