Polemik seputar pemasangan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran telah menjadi perhatian utama. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menyoroti isu ini khususnya terkait masalah tumpang tindih dalam tata ruang yang menjadi penyebab utama masalah tersebut. DPRD bersama para aktivis lingkungan telah mengkritik keberadaan KJA tersebut. Perusahaan yang bertanggung jawab atas KJA tersebut mengklaim bahwa aktivitas mereka sudah berlangsung sejak tahun 2019. Dalam menghadapi kondisi ini, DPRD meminta Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk menghentikan sementara operasi perusahaan tersebut guna mencari solusi terbaik bagi semua pihak, termasuk nelayan lokal dan pelestarian lingkungan.
Polemik Keramba Jaring Apung di Pantai Pangandaran: Sorotan DPRD
Read Also
Recommendation for You
Pada Jumat, 15 Agustus 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran menggelar Rapat Paripurna…
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran telah berhasil meraih peringkat terbaik di tingkat nasional…
Sri Rahayu, seorang anggota DPRD Pangandaran yang telah menjabat selama tiga periode, menunjukkan keyakinannya dalam…
Pada tanggal 25 Juli 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran menggelar Rapat Paripurna…
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk segera membayar utang…
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran sangat memperhatikan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan…